Tel: (021) 75791272/73,75 Email: sekr-ptik@bppt.go.id

Draft Peraturan Badan Audit Aplikasi SPBE

DRAFT PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TERKAIT SPBE

Manajemen SPBE

Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE atau e-Government) yang telah dikeluarkan pada bulan Oktober 2018, adalah peraturan induk dalam implementasi SPBE di Indonesia dengan visi “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi” dengan berprinsip pada efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan.
Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri dari :
a. Ketua : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
b. Anggota :
   - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
   - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
   - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
   - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
   - Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
   - Kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Adapun tugas yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 untuk BPPT, yang tertera dalam batang tubuh maupun lampiran Perpres adalah sebagai berikut :
- Melakukan Koordinasi dan Pendampingan manajemen pengetahuan bagi seluruh K/L/I Pusat dan Daerah (sesuai pasal 52 ayat 4)
- Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE (pasal 52 ayat 5)
- Melakukan Audit Jaringan SPBE Nasional selama  satu kali per tahun (pasal 56 ayat 2)
- Penyusunan Standar dan tatacara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (pasal 56 ayat 6)
- Melakukan Audit Aplikasi umum SPBE selama satu kali per tahun (pasal 57 ayat 3)
- Penyusunan Standar dan tatacara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (pasal 57 ayat 6)
- Melakukan Kajian Teknologi pada tahun 2019-2025  (Tabel Rencana Strategis khususnya di Area TIK pada Lampiran Perpres), yaitu
  o   Kajian Cloud-service, dalam rangka pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai
  o   Kajian Artificial intelligent, dalam rangka Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat.

Kajian

 Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, BPPT telah menyiapkan beberapa peraturan dan panduan, diantaranya :
 - Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang STANDAR DAN TATA LAKSANA AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK *(draft)
 - Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang STANDAR DAN TATA LAKSANA AUDIT INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  (draft)
 - Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK *(draft)

Masukan berbagai pihak sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut diatas, sebagai bahan perbaikan, sebelum dilakukannya harmonisasi dengan peraturan-peraturan terkait implementasi Perpres SPBE lainnya.

Link Download Draft Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Terkait SPBE :

1. Draft_Peraturan_Badan_Audit_Aplikasi_SPBE

2.  Draft Peraturan Badan Audit Infrastruktur SPBE

Form Daftar Isian Masalah

0/100

0/200

0/18

0/100

0/500

0/500

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Hubungi Kami

Gedung Teknologi 3, Lt. 3
Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang 15314

Tel: (021) 75791272/73,75 Ext. 3120/3101

Fax: (021) 75791284

Web: ptik.bppt.go.id